Ancaman terhadap Perdamaian di Sudan Selatan: Eskalasi Kekerasan dan Penangkapan Politisi

Kekerasan yang Meningkat dan Ketegangan Politik

Situasi di Sudan Selatan semakin memburuk, ditandai dengan peningkatan kekerasan dan gesekan politik yang mengancam proses perdamaian yang rapuh. Pernyataan ini dikeluarkan oleh badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Sabtu, beberapa hari setelah penangkapan sejumlah pejabat yang bersekutu dengan Wakil Presiden negara tersebut. Kejadian ini memicu kekhawatiran akan masa depan perjanjian damai tahun 2018 yang mengakhiri perang saudara selama lima tahun antara pasukan yang setia kepada Presiden Salva Kiir dan mantan Wakil Presiden Riek Machar. Perang saudara tersebut menelan korban jiwa hampir 400.000 orang.

Penangkapan Pejabat dan Eskalasi Konflik

Awal bulan ini, pasukan keamanan yang setia kepada Presiden Kiir menangkap dua menteri dan beberapa pejabat militer senior yang bersekutu dengan Riek Machar. Penangkapan ini telah memicu kekhawatiran yang meluas tentang masa depan perjanjian damai tersebut. Yasmin Sooka, ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Sudan Selatan, menyatakan keprihatinannya dalam sebuah pernyataan, "Kita menyaksikan kemunduran yang mengkhawatirkan yang dapat menghapus kemajuan yang telah susah payah diraih selama bertahun-tahun. Alih-alih memicu perpecahan dan konflik, para pemimpin harus segera memfokuskan kembali pada proses perdamaian, menjunjung tinggi hak asasi manusia warga negara Sudan Selatan, dan memastikan transisi yang lancar menuju demokrasi."

Bentrokan di Nasir dan Peran Milisi White Army

Penangkapan tersebut terjadi setelah bentrokan hebat dalam beberapa pekan terakhir di kota Nasir, kota strategis di utara, antara pasukan nasional dan milisi White Army. Milisi White Army merupakan kelompok yang kurang terorganisir dan sebagian besar berasal dari kelompok etnis Nuer, kelompok etnis yang sama dengan Machar. Juru bicara pemerintah, Michael Makuei, menyatakan bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena para pejabat yang bersekutu dengan Machar "bertentangan dengan hukum". Ia menuduh pasukan yang setia kepada Machar berkolaborasi dengan White Army dan menyerang garnisun militer di dekat kota Nasir pada tanggal 4 Maret. Pihak Machar membantah tuduhan tersebut.

Penangkapan Lanjutan dan Penolakan Tuduhan

Pada hari Sabtu, badan intelijen Keamanan Nasional mengatakan telah menangkap dan menahan beberapa orang yang "diyakini memiliki hubungan yang terverifikasi dengan konfrontasi militer" di Nasir dan kota lain di dekatnya. Mereka tidak memberikan jumlah total penangkapan atau identitas mereka. Makuei tidak segera menanggapi ketika diminta komentar mengenai pernyataan komisi hak asasi manusia tersebut. Kejadian ini semakin memperkeruh suasana dan menunjukkan eskalasi konflik yang mengkhawatirkan. Keengganan pemerintah untuk memberikan informasi yang transparan juga menimbulkan kecurigaan dan mempersulit upaya mediasi perdamaian.

Serangan terhadap Helikopter PBB dan Korban Jiwa

Pada hari Jumat, seorang jenderal Sudan Selatan dan puluhan tentara tewas ketika sebuah helikopter PBB yang mencoba mengevakuasi mereka dari Nasir diserang. Pemerintah telah mengkonfirmasi kejadian ini. Insiden ini menunjukkan betapa rapuhnya situasi keamanan di Sudan Selatan dan betapa berbahayanya upaya untuk membantu warga sipil dan pasukan perdamaian. Kejadian ini juga menunjukkan kurangnya perlindungan bagi mereka yang terlibat dalam operasi bantuan kemanusiaan. Kegagalan untuk menjaga keselamatan personil PBB merupakan pelanggaran serius dan dapat menghambat upaya perdamaian lebih lanjut.

Dampak terhadap Proses Perdamaian dan Masa Depan Sudan Selatan

Eskalasi kekerasan dan penangkapan pejabat yang bersekutu dengan Machar menimbulkan ancaman serius terhadap proses perdamaian yang rapuh di Sudan Selatan. Ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang bertikai semakin dalam, dan peluang untuk mencapai penyelesaian damai semakin menipis. Kegagalan untuk mengatasi masalah ini secara konstruktif dapat menyebabkan kembalinya kekerasan berskala besar, dengan konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan. Perlu adanya intervensi internasional yang kuat untuk mendorong dialog, mediasi, dan implementasi penuh perjanjian damai tahun 2018. Upaya untuk melindungi warga sipil dan memastikan akuntabilitas bagi pelanggar hak asasi manusia juga sangat penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian berkelanjutan di Sudan Selatan. Tanpa upaya bersama dari semua pihak yang terlibat, masa depan Sudan Selatan tetap tidak pasti dan penuh dengan ancaman.