Desakan Investigasi atas Kekerasan di Bangladesh

Desakan Investigasi atas Kekerasan di Bangladesh

Seiring dengan seruan untuk perlindungan minoritas dan proses nasional pemulihan, seorang pejabat tinggi PBB mendesak dilakukannya penyelidikan atas pembunuhan yang terjadi di Bangladesh selama protes yang berujung pada jatuhnya Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Negara di Asia Selatan ini telah mengalami peningkatan ketegangan dan protes dalam beberapa bulan terakhir. Demonstrasi besar-besaran memaksa Hasina untuk melarikan diri ke India pada 5 Agustus, dan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh ekonom peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus mengambil alih kekuasaan.

"Setelah periode penindasan, pergolakan, dan kekerasan, diperlukan proses nasional untuk mencari kebenaran dan penyembuhan agar dapat melangkah maju," ujar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk pada Rabu, saat mengakhiri kunjungannya ke Bangladesh. "Pencarian keadilan atas kekerasan brutal terhadap para demonstran dan orang-orang lain, termasuk anak-anak, yang terbunuh dan terluka parah pada bulan Juli dan Agustus merupakan prioritas," tambahnya.

Protes dimulai sebagai gerakan yang dipimpin mahasiswa pada bulan Juli, menentang kuota pekerjaan di sektor publik. Kelompok hak asasi manusia menuduh Hasina menggunakan kekerasan berlebihan terhadap para demonstran, tuduhan yang dibantahnya. Kerusuhan ini menjadi salah satu yang paling mematikan sejak kemerdekaan negara pada tahun 1971, mengakibatkan lebih dari 1.000 kematian dan banyaknya cedera, banyak di antaranya menimpa mahasiswa universitas dan perguruan tinggi yang melakukan protes, menurut Kementerian Kesehatan sementara Bangladesh.

Kerusuhan berlanjut setelah Hasina melarikan diri, karena para pejabat dan pendukung partainya menghadapi kemarahan para demonstran. Serangan dilaporkan terjadi terhadap minoritas Bangladesh. Türk mengatakan misi pencari fakta kantornya sedang menyelidiki tuduhan serangan terhadap minoritas antara 5 Agustus dan 15 Agustus.

"Sangat penting bagi pihak berwenang untuk merespons dengan cepat setiap insiden yang dilaporkan, dengan melakukan penyelidikan menyeluruh dan meminta pertanggungjawaban para pelaku," tambahnya.