Gubernur Federal Reserve, Lisa Cook, Menantang Pemberhentian oleh Presiden Trump

Gubernur Federal Reserve, Lisa Cook, menghadapi upaya pemecatan oleh Presiden Donald Trump atas tuduhan penyimpangan terkait hipoteknya. Namun, Cook menolak langkah tersebut dan bertekad untuk mempertahankan posisinya di bank sentral AS. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Federal Reserve pada hari Selasa menegaskan bahwa dari sudut pandang bank sentral, status Cook sebagai gubernur belum berubah, kecuali adanya putusan pengadilan.

Klaim Trump vs. Posisi Federal Reserve

Presiden Trump mengumumkan pemecatan Cook pada hari Senin, menyatakan tindakan tersebut “berlaku segera”. Namun, pernyataan resmi dari Federal Reserve secara tegas membantah klaim tersebut. Pernyataan tersebut menekankan bahwa status Cook sebagai gubernur tetap berlaku hingga ada keputusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Perbedaan pendapat yang tajam ini menimbulkan pertanyaan serius tentang proses hukum dan wewenang presiden dalam hal pengangkatan dan pemecatan pejabat Federal Reserve.

Langkah Hukum yang Dilakukan Cook

Pengacara Cook, Abbe Lowell, telah berjanji untuk mengajukan gugatan hukum guna membela kliennya. Gugatan ini akan menantang legalitas pemecatan yang dilakukan oleh Presiden Trump dan berupaya untuk memastikan Cook dapat melanjutkan tugasnya sebagai gubernur. Langkah hukum ini menunjukkan tekad Cook untuk melawan apa yang dianggapnya sebagai upaya ilegal untuk mengakhiri masa jabatannya. Keberadaan gugatan ini juga akan menguji kekuatan hukum yang melindungi para gubernur Federal Reserve dari pemecatan sewenang-wenang.

Peran Departemen Kehakiman dan Undang-Undang Federal Reserve

Perlu dicatat bahwa Departemen Kehakiman belum mengajukan tuntutan atau mengambil langkah hukum apa pun terhadap Cook. Ketidakhadiran tindakan dari Departemen Kehakiman menunjukkan bahwa tuduhan yang diajukan terhadap Cook mungkin tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini semakin memperkuat argumen Cook dan tim hukumnya bahwa pemecatannya tidak sah.

Undang-Undang Federal Reserve sendiri mengatur masa jabatan gubernur selama 14 tahun dan menetapkan bahwa mereka hanya dapat dipecat oleh presiden atas dasar "cause" (alasan yang sah). Definisi "cause" ini menjadi titik sentral dalam perselisihan ini. Federal Reserve berpendapat bahwa pemecatan Cook tidak memenuhi kriteria "cause" sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Mereka menekankan bahwa masa jabatan dan perlindungan dari pemecatan bagi para gubernur merupakan jaminan penting agar keputusan kebijakan moneter didasarkan pada data, analisis ekonomi, dan kepentingan jangka panjang rakyat Amerika.

Implikasi Terhadap Kebijakan Moneter AS

Perselisihan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap kebijakan moneter AS. Federal Reserve akan mengadakan pertemuan berikutnya untuk menetapkan suku bunga pada tanggal 16-17 September. Keputusan pengadilan mengenai status Cook dapat menentukan apakah ia dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting ini. Ketidakhadirannya akan menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi negara. Kejelasan hukum mengenai wewenang presiden dalam hal pemecatan pejabat Federal Reserve sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan.

Masa Depan Cook dan Federal Reserve

Peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya kebebasan dan independensi bank sentral dalam menjalankan tugasnya. Federal Reserve menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum, terlepas dari perselisihan hukum yang sedang berlangsung. Hasil dari gugatan Cook akan memiliki konsekuensi yang luas, tidak hanya untuk karir Cook sendiri, tetapi juga untuk keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan lembaga independen seperti Federal Reserve. Putusan pengadilan akan menetapkan preseden penting yang akan mempengaruhi masa depan pengangkatan dan pemecatan pejabat Federal Reserve di masa mendatang. Proses hukum yang sedang berlangsung ini akan menjadi sorotan bagi para pengamat kebijakan moneter dan para ahli hukum konstitusional.