Kasus Bolsonaro: Perselisihan di Mahkamah Agung Brasil dan Dampaknya

Mahkamah Agung Brasil tengah menghadapi perselisihan internal dalam menangani kasus mantan Presiden Jair Bolsonaro. Putusan Hakim Luiz Fux pada Rabu lalu untuk membatalkan kasus tersebut karena yurisdiksi yang tidak tepat telah memicu gelombang kontroversi dan meningkatkan kemungkinan banding. Keputusan ini bertolak belakang dengan suara dua hakim lain yang telah menyatakan Bolsonaro bersalah.

Perselisihan Yurisdiksi dan Komposisi Panel Hakim

Fux berpendapat bahwa Mahkamah Agung tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus ini karena Bolsonaro telah meninggalkan jabatannya sebagai presiden. Ia menekankan bahwa seharusnya pengadilan tingkat bawah yang menangani kasus ini. Lebih lanjut, Fux berargumen bahwa jika Mahkamah Agung terlibat, maka seluruh majelis hakim (11 orang) seharusnya menangani kasus ini, bukan hanya panel lima hakim seperti yang terjadi saat ini. Hal ini penting karena dua hakim dalam majelis penuh tersebut diangkat oleh Bolsonaro sendiri, yang berpotensi memberikan pengaruh pada keputusan akhir. Komposisi panel hakim yang saat ini terdiri dari dua hakim yang telah menyatakan Bolsonaro bersalah, dan dua hakim lainnya yang diangkat oleh Presiden Luiz Inacio Lula da Silva, menciptakan ketidakseimbangan yang diperkuat oleh keberatan Fux. Ketidakseimbangan ini semakin memperuncing polarisasi politik di Brasil.

Tuduhan dan Pembelaan Bolsonaro

Bolsonaro dituduh terlibat dalam organisasi kriminal bersenjata, berupaya meniadakan demokrasi secara kekerasan, mengatur kudeta, dan merusak properti pemerintah serta aset budaya yang dilindungi. Namun, pengacara Bolsonaro membantah semua tuduhan dan menekankan adanya sejumlah kesalahan prosedural dalam persidangan. Fux tampaknya sepakat dengan beberapa argumen pembelaan tersebut, memperkuat posisi Bolsonaro dan memicu protes dari para pendukungnya.

Masalah Prosedural dan Bukti yang Melimpah

Salah satu poin penting yang diangkat Fux adalah kurangnya waktu yang diberikan kepada tim pembelaan untuk mempersiapkan kasus mereka. Investigasi menghasilkan data sebanyak 70 terabyte, yang Fux sebut sebagai "tsunami data" dan "document dumping". Ia menjelaskan bahwa keterlambatan akses terhadap bukti tersebut, yang baru diberikan pada 30 April 2025, sangat menghambat proses pembelaan yang adil. Besarnya volume data, yang mencapai miliaran halaman dokumen, membuat tim pembelaan kesulitan untuk menelaah dan menganalisis semua bukti tersebut dalam waktu yang memadai. Ketidakadilan prosedural ini menjadi poin krusial dalam argumen Fux untuk membatalkan kasus tersebut.

Implikasi Politik dan Masa Depan Kasus

Perselisihan di Mahkamah Agung ini telah menciptakan ketegangan politik yang signifikan di Brasil. Ribuan pendukung Bolsonaro turun ke jalan untuk memprotes proses persidangan. Proses banding yang panjang akan semakin memperpanjang proses hukum dan mendorongnya mendekati kampanye pemilihan presiden 2026, di mana Bolsonaro masih bersikeras untuk mencalonkan diri. Namun, Bolsonaro telah dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan terpisah karena penyebaran klaim yang tidak berdasar tentang sistem pemungutan suara elektronik Brasil. Hasil dari perselisihan ini akan memiliki implikasi yang sangat besar, tidak hanya pada masa depan politik Bolsonaro, tetapi juga pada stabilitas politik Brasil secara keseluruhan. Keputusan akhir yang melibatkan keseluruhan majelis hakim, bukan hanya panel lima hakim, akan menentukan arah kasus ini dan dampaknya pada lanskap politik Brasil. Perselisihan ini menjadi contoh nyata betapa kompleksnya sistem peradilan dan bagaimana perbedaan pendapat di tingkat tertinggi dapat menimbulkan ketidakpastian dan polarisasi politik yang meluas.