Kebijakan Imigrasi Baru Inggris: Langkah Keras Menuju Kontrol Migrasi yang Lebih Ketat
Kebijakan Imigrasi Baru Inggris: Langkah Keras Menuju Kontrol Migrasi yang Lebih Ketat
Pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan serangkaian langkah tegas untuk memperketat sistem imigrasinya. Kebijakan ini, yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam legislasi baru yang akan dipublikasikan, bertujuan untuk mengurangi angka imigrasi dan merespon meningkatnya popularitas Partai Reform UK pimpinan Nigel Farage, yang dikenal dengan platform anti-imigrasi.
Perketatan Visa dan Persyaratan Kewarganegaraan
Langkah-langkah baru ini mencakup berbagai aspek sistem imigrasi, mulai dari visa kerja hingga persyaratan kewarganegaraan. Salah satu perubahan signifikan adalah perpanjangan masa tunggu untuk mendapatkan status permanen dan kewarganegaraan menjadi 10 tahun, naik dari sebelumnya 5 tahun. Namun, pengecualian diberikan kepada pekerja terampil seperti perawat, dokter, insinyur, dan ahli AI yang akan mendapatkan jalur cepat.
Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper juga mengumumkan rencana untuk membatasi visa pekerja terampil hanya untuk pelamar lulusan perguruan tinggi. Selain itu, perusahaan di sektor perawatan kesehatan dilarang merekrut pekerja asing, dan bisnis diharuskan meningkatkan pelatihan untuk pekerja lokal. Pemerintah juga akan menaikkan persyaratan kemampuan berbahasa Inggris, yang kini meliputi seluruh anggota keluarga dewasa yang harus menunjukkan pemahaman dasar bahasa Inggris. Hal ini diklaim bertujuan untuk membantu integrasi dan mengurangi risiko eksploitasi.
Perdana Menteri Starmer menekankan bahwa kebijakan ini merupakan "perubahan besar dari masa lalu" dan menekankan bahwa menetap di Inggris adalah sebuah "hak istimewa yang harus diperoleh, bukan hak". Ia menambahkan bahwa para imigran juga harus berkomitmen pada integrasi dan mempelajari bahasa Inggris.
Dampak Kebijakan terhadap Pasar Kerja dan Perekrutan
Meskipun pemerintah berargumen bahwa langkah-langkah ini perlu untuk mengendalikan angka imigrasi, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha. Neil Carberry, kepala eksekutif Recruitment and Employment Confederation (REC), menyatakan keprihatinannya bahwa perketatan aturan pekerja asing akan mempersulit perusahaan untuk mengisi lowongan pekerjaan.
REC berpendapat bahwa meskipun sistem imigrasi yang terkontrol, terjangkau, dan responsif sangat penting, Inggris tetap perlu terbuka terhadap pekerja terampil untuk menjaga agar investasi tetap mengalir ke negara tersebut. Kebijakan ini dinilai berpotensi mengganggu pasar tenaga kerja dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Lonjakan Imigrasi dan Konteks Brexit
Kebijakan baru ini muncul di tengah lonjakan angka imigrasi ke Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun jumlah imigran dari Uni Eropa menurun tajam setelah Brexit, angka imigrasi secara keseluruhan meningkat karena sejumlah faktor, termasuk aturan visa baru, peningkatan jumlah pengungsi dari Ukraina dan Hong Kong, serta peningkatan jumlah mahasiswa asing.
Angka migrasi bersih – selisih antara jumlah orang yang datang dan pergi – mencapai rekor 906.000 pada tahun hingga Juni 2023, meningkat tajam dari 184.000 pada periode yang sama di tahun 2019 ketika Inggris masih menjadi bagian dari Uni Eropa. Lonjakan ini telah memicu perdebatan publik yang intensif mengenai dampak imigrasi terhadap ekonomi, layanan publik, dan integrasi sosial.
Analisis dan Perspektif
Kebijakan imigrasi baru Inggris ini merupakan respons terhadap dinamika politik dalam negeri dan tekanan untuk mengatasi masalah imigrasi. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan ekonomi dan sosial yang signifikan. Perlu dikaji lebih lanjut dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap pasar kerja, pertumbuhan ekonomi, dan integrasi imigran ke dalam masyarakat Inggris. Pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah apakah kebijakan ini akan efektif dalam mengurangi angka imigrasi tanpa menimbulkan konsekuensi negatif yang lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak diskriminatif dan adil bagi semua pelamar, terlepas dari kewarganegaraan atau latar belakang mereka. Evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas dan dampak kebijakan ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan imigrasi Inggris tetap seimbang dan berkelanjutan.