Kerusuhan di Kathmandu: Akibat Protes Anti-Korupsi yang Membara

Kathmandu, ibu kota Nepal, menyaksikan pemandangan mencekam pada Rabu setelah dua hari aksi protes anti-korupsi yang berujung pada jatuhnya Perdana Menteri K.P. Sharma Oli. Jalanan yang biasanya ramai mendadak sepi, dijaga ketat oleh tentara di bawah situasi darurat militer. Kejadian ini merupakan buntut dari larangan penggunaan media sosial yang diberlakukan minggu lalu, kebijakan yang akhirnya dicabut setelah menelan 19 korban jiwa pada Senin. Kepolisian menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa, mengakibatkan kekerasan yang meluas.

Kerusakan Infrastruktur dan Gedung Pemerintah

Sekitar gedung parlemen, pemandangannya sungguh memprihatinkan. Kendaraan hangus terbakar, logam bengkok berserakan, dan asap masih mengepul dari api yang membakar sebagian besar bangunan. Ekram Giri, juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat, melaporkan kerusakan parah. "Saya telah diinformasikan oleh kepala keamanan parlemen bahwa kebakaran telah menghancurkan seluruh infrastruktur. Tidak ada yang tersisa," ujarnya dari rumahnya di Kathmandu.

Bukan hanya gedung parlemen yang menjadi sasaran amuk massa. Beberapa gedung pemerintahan lain, termasuk Mahkamah Agung, rumah menteri, bahkan kediaman pribadi Perdana Menteri Oli, turut menjadi korban pembakaran. Kerusuhan baru mereda setelah pengunduran diri Oli.

Gangguan Transportasi dan Keadaan Darurat

Bandar udara utama Kathmandu ditutup hingga pukul 6 sore waktu setempat (1215 GMT), mengakibatkan gangguan penerbangan. Kendaraan lapis baja berpatroli di jalanan yang sepi, toko-toko dan pasar tutup rapat. Petugas pemadam kebakaran bekerja keras di berbagai lokasi, sementara pasukan membersihkan jalanan. Juru bicara militer, Raja Ram Basnet, menyatakan, "Kami sedang berupaya menormalkan situasi terlebih dahulu. Kami berkomitmen untuk melindungi nyawa dan harta benda rakyat." Basnet menambahkan bahwa para tahanan di Penjara Dilli Bazar, Kathmandu, bahkan ikut membakar penjara sebelum akhirnya situasi dapat dikendalikan oleh tentara.

Upaya Perdamaian dan Negosiasi

Angkatan Darat Nepal melalui X (sebelumnya Twitter) mengumumkan bahwa keadaan darurat akan tetap berlaku hingga Kamis pagi. Pihak terkait sedang berkoordinasi untuk mengatasi situasi pasca-protes dan menyelesaikan masalah. Media melaporkan adanya persiapan untuk negosiasi antara pihak berwenang dan para demonstran, meskipun detailnya masih belum terkonfirmasi. Mantan Hakim Mahkamah Agung, Balaram K.C., menyerukan agar para demonstran membentuk tim negosiasi, dengan bantuan tentara untuk menjaga ketertiban, dan meminta diadakannya pemilihan umum baru. "Parlemen harus dibubarkan dan diadakan pemilihan umum baru," kata ahli konstitusional itu. "Mereka harus membahas pembentukan pemerintahan sementara berikutnya."

Akar Masalah: Korupsi dan Minimnya Peluang Ekonomi

Sebagian besar demonstran adalah kaum muda yang frustrasi dengan kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi dan meningkatkan peluang ekonomi. Kurangnya lapangan kerja telah memaksa jutaan orang Nepal untuk mencari pekerjaan di negara-negara seperti Malaysia, Timur Tengah, dan Korea Selatan, sebagian besar di sektor konstruksi, untuk mengirimkan uang ke rumah.

"Jika pertumpahan darah baik untuk masa depan kita, maka tepatlah bagi saya untuk berpartisipasi dalam protes," kata Suman Rai (20), yang menderita luka-luka selama demonstrasi, sambil berbaring di tempat tidur rumah sakit dengan kepala dan pergelangan tangan kirinya dibalut perban tebal.

Respon Internasional

Nepal, yang terletak di antara India dan Tiongkok, telah berjuang dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi sejak protes yang menyebabkan penghapusan monarki pada tahun 2008. India, melalui rapat kabinet keamanannya, telah menyatakan keprihatinan dan menyerukan agar situasi di Nepal kembali tenang. Perdana Menteri Narendra Modi melalui X menyerukan agar rakyat Nepal menjaga perdamaian dan ketertiban. Sementara itu, Tiongkok juga berharap agar ketertiban sosial dan stabilitas nasional Nepal dapat dipulihkan sesegera mungkin. Kejadian ini menjadi sorotan dunia internasional dan menunjukkan betapa kompleksnya masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi Nepal.