Konflik Myanmar: TNLA Buka Peluang Perundingan dengan Junta Militer

Konflik bersenjata di Myanmar yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun memasuki babak baru. Tentara Nasional Pembebasan Ta'ang (TNLA), salah satu kelompok pemberontak terkuat yang tergabung dalam aliansi pemberontak, menyatakan kesediaannya untuk berunding dengan junta militer. Pengumuman ini datang setelah pertempuran sengit selama setahun di perbatasan Myanmar-China. Keputusan TNLA, yang diumumkan pada Senin malam melalui saluran Telegram resminya, muncul di tengah tekanan dari China, negara tetangga yang berpengaruh, kepada kelompok-kelompok pemberontak. China selama ini memandang junta militer Myanmar sebagai penjamin stabilitas di wilayah tersebut.

Latar Belakang Konflik dan Peran China

Krisis di Myanmar bermula sejak kudeta militer tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Kudeta ini memicu gelombang protes damai yang kemudian bertransformasi menjadi pemberontakan bersenjata di berbagai front. TNLA, sebagai bagian dari aliansi pemberontak yang melancarkan operasi ofensif besar-besaran bernama "Operasi 1027," telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi junta militer. Operasi ini, yang dimulai pada Oktober 2022, telah berhasil merebut beberapa kota dan pos militer dari tangan junta.

Peran China dalam konflik ini semakin signifikan. Tekanan dari Beijing kepada kelompok-kelompok pemberontak untuk kembali ke meja perundingan menjadi faktor penting di balik keputusan TNLA. Sebelumnya, pada Januari 2024, aliansi pemberontak, yang juga termasuk Tentara Arakan (AA) dan Tentara Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA), telah mencapai gencatan senjata sementara yang ditengahi oleh China. Namun, kesepakatan tersebut runtuh pada Juni 2024, dan pertempuran kembali berkecamuk. Meskipun demikian, upaya mediasi China tampaknya masih berlanjut, seperti yang terlihat dari pernyataan TNLA yang mengapresiasi upaya tersebut.

Kondisi di Lapangan dan Tuntutan TNLA

Dalam pernyataannya, TNLA menekankan penderitaan warga sipil akibat serangan udara dan kesulitan lainnya di wilayah kekuasaannya di negara bagian Shan utara. Juru bicara TNLA, Lway Yay Oo, menjelaskan bahwa kebutuhan untuk menemukan jalan keluar menjadi alasan utama di balik keputusan mereka untuk membuka peluang perundingan. TNLA secara spesifik menuntut penghentian serangan udara militer sebagai prasyarat utama bagi perundingan.

Meskipun TNLA telah menyatakan kesediaannya berunding, AA dan MNDAA—dua kelompok lain dalam aliansi pemberontak—belum memberikan tanggapan resmi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keseragaman sikap di antara kelompok-kelompok pemberontak dan kemungkinan tantangan dalam proses perundingan selanjutnya. Upaya untuk menghubungi juru bicara junta militer Myanmar dan kedutaan besar China di Yangon hingga saat ini belum membuahkan hasil.

Reaksi Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG)

Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG), pemerintahan bayangan yang dibentuk oleh oposisi terhadap junta militer, memberikan tanggapan terhadap upaya mediasi China. Juru bicara NUG, Kyaw Zaw, menekankan pentingnya China untuk mempertimbangkan keinginan rakyat Myanmar dalam keterlibatannya dalam krisis ini. Kyaw Zaw memperingatkan agar China tidak melakukan pertemuan yang bertentangan dengan keinginan rakyat Myanmar, karena hal tersebut dinilai tidak akan membantu perdamaian negara. Pernyataan ini menunjukkan adanya kekhawatiran dari NUG terhadap kemungkinan mediasi China yang tidak berpihak pada aspirasi demokrasi rakyat Myanmar.

Tantangan dan Prospek Perundingan

Jalan menuju perdamaian di Myanmar masih panjang dan penuh tantangan. Perbedaan kepentingan dan ketidakpercayaan antara junta militer dan kelompok-kelompok pemberontak merupakan hambatan utama. Selain itu, keberhasilan perundingan juga bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat, termasuk peran aktif dan netral dari pihak penengah, dalam hal ini China. Keberhasilan atau kegagalan perundingan ini akan memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi masa depan Myanmar, tetapi juga bagi stabilitas regional di Asia Tenggara. Perkembangan selanjutnya perlu dipantau secara ketat untuk melihat apakah upaya perdamaian ini akan membuahkan hasil yang nyata dan berkelanjutan bagi rakyat Myanmar yang telah menderita akibat konflik berkepanjangan. Peran internasional, termasuk dari PBB dan negara-negara lain di dunia, juga akan menjadi kunci untuk memastikan proses perundingan berlangsung secara adil dan transparan.