Krisis BBM di Libya: Rencana Penghapusan Subsidi dan Tantangan Implementasinya

Harga BBM yang Terlalu Murah dan Masalah Smuggling

Libya, anggota OPEC, dikenal memiliki harga bensin yang sangat murah, hanya 0,150 dinar Libya per liter (sekitar $0,03). Harga ini merupakan salah satu yang terendah di dunia, menurut data Global Petrol Prices. Namun, harga murah ini justru memicu masalah serius, yaitu maraknya penyelundupan bahan bakar. Keberadaan harga BBM yang sangat rendah dibandingkan negara lain telah menciptakan insentif besar bagi jaringan penyelundupan yang berkembang pesat di tengah kekacauan politik dan konflik bersenjata pasca-pemberontakan 2011 yang menggulingkan Muammar Gaddafi. Sebuah laporan Bank Dunia memperkirakan nilai penyelundupan BBM dari Libya mencapai setidaknya $5 miliar per tahun. Kondisi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.

Pemerintahan Timur Libya Mengumumkan Rencana Penghapusan Subsidi

Pemerintah berbasis di timur Libya, yang dipimpin oleh Osama Hamad, baru-baru ini mengumumkan kesepakatan atas proposal untuk mengakhiri subsidi bahan bakar. Pengumuman ini disampaikan dalam sebuah pernyataan resmi pada hari Rabu. Meskipun demikian, detail lebih lanjut mengenai proposal tersebut masih belum diungkapkan. Pertemuan yang menghasilkan kesepakatan ini melibatkan Hamad di Benghazi dengan wakil gubernur Bank Sentral Libya (CBL) yang berbasis di Tripoli, Mari Barrasi, dan empat anggota dewan direksi bank tersebut. Pertemuan dilakukan di kantor cabang CBL Benghazi.

Tantangan Implementasi di Negara yang Terpecah

Implementasi proposal penghapusan subsidi ini dihadapkan pada tantangan besar, mengingat Libya yang terpecah menjadi dua pemerintahan yang saling berseberangan sejak tahun 2014. Pemerintah yang diakui secara internasional berbasis di Tripoli, sementara pemerintah yang dipimpin Hamad beroperasi di timur. Ketidakpastian atas kemampuan pemerintah Hamad untuk menerapkan kebijakan ini di seluruh wilayah Libya sangat nyata. Keberadaan dua pemerintahan yang bersaing mempersulit upaya koordinasi dan penerapan kebijakan nasional yang konsisten. Kekhawatiran muncul mengenai potensi konflik dan perlawanan terhadap kebijakan penghapusan subsidi, terutama dari kelompok-kelompok yang mengandalkan sistem subsidi yang ada.

Perbandingan dengan Sikap Pemerintah Tripoli

Pemerintah Tripoli, yang dipimpin oleh Abdulhamid Dbeibah, sebelumnya menyatakan niatnya untuk melakukan survei publik terkait penghapusan subsidi BBM pada bulan Januari. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan. Data CBL menunjukkan bahwa subsidi bahan bakar dari Januari hingga November tahun ini telah menghabiskan 12,8 miliar dinar Libya. Dengan kurs resmi 4,8 dinar Libya per dolar AS, jumlah ini menunjukkan beban yang signifikan bagi keuangan negara.

Osama Hamad dan Pergantian Kekuasaan

Penting untuk diingat bahwa Osama Hamad diangkat pada tahun 2023 oleh parlemen timur untuk menggantikan Abdulhamid Dbeibah. Parlemen timur menyatakan bahwa pemerintahan Dbeibah, yang dibentuk melalui proses yang didukung PBB pada tahun 2021, telah kehilangan legitimasinya. Pergantian kepemimpinan ini semakin memperumit situasi politik dan ekonomi Libya, dan berpotensi mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana penghapusan subsidi bahan bakar. Perbedaan pandangan dan kepentingan antara kedua pemerintahan akan menjadi penghalang utama dalam mencapai konsensus dan penerapan kebijakan yang efektif di seluruh wilayah Libya.

Analisis dan Prediksi Ke Depan

Penghapusan subsidi bahan bakar merupakan langkah yang berisiko tetapi mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah penyelundupan dan memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengelola transisi dengan hati-hati, memastikan akses yang adil terhadap bahan bakar bagi penduduk, dan mengatasi potensi dampak sosial dan ekonomi yang merugikan. Tanpa adanya koordinasi yang kuat antara kedua pemerintahan dan strategi yang komprehensif, rencana ini berpotensi gagal dan malah memperburuk situasi di Libya. Keberhasilan implementasi memerlukan pendekatan yang holistik, mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, dan sosial secara terintegrasi. Penting juga untuk melihat bagaimana komunitas internasional dapat memberikan dukungan teknis dan finansial untuk membantu Libya dalam mengatasi tantangan ini. Masa depan implementasi kebijakan ini masih belum pasti dan membutuhkan pemantauan yang ketat.