Krisis Gaza dan Tekanan pada Perdana Menteri Inggris untuk Mengakui Negara Palestina

Pertemuan Kabinet Darurat di Tengah Tekanan Politik

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dikabarkan akan memanggil kembali kabinetnya dari masa liburan musim panas untuk membahas situasi krisis kemanusiaan di Gaza. Berita ini dilaporkan oleh Financial Times pada hari Minggu, di tengah meningkatnya tekanan pada pemerintahan Partai Buruh untuk mengakui negara Palestina. Kantor Starmer belum memberikan komentar resmi terkait laporan tersebut hingga saat ini. Downing Street mengumumkan rencana pemanggilan darurat kabinet pada Minggu, yang dijadwalkan untuk bertemu pada minggu depan. Parlemen dan kabinet Inggris saat ini sedang menjalani masa reses musim panas hingga 1 September.

Pemanggilan darurat ini terjadi setelah pernyataan Starmer pada hari Jumat yang mengecewakan banyak anggota Partai Buruh. Ia menyatakan bahwa pemerintah Inggris hanya akan mengakui negara Palestina sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian yang dinegosiasikan. Pernyataan ini berbeda dengan harapan banyak pihak yang menginginkan agar Inggris mengikuti jejak Prancis dalam mengambil tindakan yang lebih cepat.

Prancis Mengakui Negara Palestina: Reaksi Internasional yang Beragam

Presiden Emmanuel Macron mengumumkan pengakuan Prancis terhadap negara Palestina pada hari Kamis. Pengumuman ini memicu kecaman keras dari Israel dan Amerika Serikat, menyusul langkah serupa yang dilakukan oleh Spanyol, Norwegia, dan Irlandia tahun lalu. Pengakuan sepihak ini semakin menambah kompleksitas situasi geopolitik di Timur Tengah. Keputusan Prancis, meskipun mendapat dukungan dari beberapa negara Eropa, juga memicu debat sengit mengenai implikasi politik dan diplomatiknya.

Tekanan Internal Partai Buruh dan Dukungan dari Anggota Parlemen

Lebih dari 220 anggota parlemen Inggris, yang mewakili sekitar sepertiga dari House of Commons dan sebagian besar merupakan anggota Partai Buruh, telah mengirimkan surat kepada Starmer pada hari Jumat. Surat tersebut mendesak Starmer untuk segera mengakui negara Palestina. Langkah ini menunjukkan adanya tekanan internal yang signifikan terhadap Perdana Menteri untuk mengubah kebijakan luar negeri Inggris terkait Palestina. Desakan ini menunjukkan adanya perpecahan internal dalam Partai Buruh antara mereka yang mendukung pengakuan segera dan mereka yang lebih berhati-hati.

Kebijakan Inggris yang Ambigu dan Hubungan dengan Amerika Serikat

Pemerintah-pemerintah Inggris sebelumnya selalu menyatakan akan mengakui negara Palestina pada waktu yang tepat, tanpa pernah menetapkan jadwal atau menentukan kondisi yang diperlukan. Sikap ambigu ini telah menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pendukung hak-hak Palestina. Situasi ini semakin rumit dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ke Skotlandia pada hari Jumat. Starmer telah membangun hubungan yang hangat dengan Trump, dan dalam hal kebijakan luar negeri, Inggris jarang menyimpang dari kebijakan Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Inggris dapat secara independen mengambil kebijakan yang mendukung Palestina.

Krisis Kemanusiaan di Gaza dan Kritik Internasional

Israel saat ini menghadapi kritik internasional yang meningkat terkait krisis kemanusiaan di Gaza. Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak kritik tersebut. Gambar-gambar warga Palestina yang kelaparan telah mengejutkan dunia dan menimbulkan keprihatinan internasional yang meluas. Krisis kemanusiaan ini menjadi katalis bagi tekanan yang semakin meningkat pada pemerintah Inggris untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dalam mendukung Palestina. Sikap yang diambil oleh Inggris akan menjadi penentu penting dalam dinamika politik regional yang kompleks dan penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini diperparah dengan berbagai faktor, termasuk posisi Amerika Serikat, dan tekanan internal dalam Partai Buruh sendiri. Masa depan hubungan Inggris dengan Palestina, dan implikasi dari pengakuan atau penolakan pengakuan negara Palestina, akan menjadi perhatian utama dalam beberapa pekan mendatang. Dunia internasional akan mengamati dengan seksama bagaimana pemerintah Inggris akan merespon krisis ini dan tekanan internal dan eksternal yang dihadapinya. Pertemuan darurat kabinet yang akan datang diperkirakan akan menjadi titik balik penting dalam menentukan kebijakan Inggris terkait konflik Israel-Palestina.