Krisis Haiti: Seruan PBB untuk Pasukan Penumpasan Geng

Krisis Haiti: Seruan PBB untuk Pasukan Penumpasan Geng

Krisis keamanan di Haiti semakin memburuk, dengan geng-geng bersenjata yang menguasai sebagian besar ibukota, Port-au-Prince. Situasi ini telah memaksa jutaan warga Haiti mengungsi dan menimbulkan kekhawatiran internasional yang semakin meningkat. Amerika Serikat dan Panama mengambil inisiatif untuk mendorong Dewan Keamanan PBB membentuk pasukan khusus untuk menumpas geng-geng tersebut.

Kekuatan Geng dan Peran Anak-Anak

Geng-geng bersenjata di Haiti telah berkembang pesat, bahkan diperkirakan setengah dari anggotanya adalah anak-anak. Angka ini menunjukkan peningkatan dramatis dalam perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam konflik, dengan UNICEF mencatat peningkatan 700% dalam tiga bulan pertama tahun 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Anak-anak dipaksa untuk berperan dalam pertempuran, bertindak sebagai kurir, pengintai, pengangkut senjata, atau dieksploitasi untuk kerja rumah tangga. Situasi ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memerlukan tindakan segera.

Kegagalan Misi Perdamaian Sebelumnya

Suatu pasukan internasional telah dikerahkan ke Haiti pada Juni tahun lalu berdasarkan otorisasi Dewan Keamanan PBB pada Oktober 2023. Namun, pasukan yang sebagian besar terdiri dari pasukan Kenya ini menghadapi kendala besar, termasuk kekurangan sumber daya dan tenaga kerja. Akibatnya, pasukan tersebut kesulitan membantu polisi nasional dalam menahan perluasan wilayah kekuasaan geng-geng tersebut. Hal ini menyoroti kebutuhan akan sebuah pendekatan baru yang lebih efektif dan terkoordinasi.

Usulan Resolusi Baru: Pasukan Penumpasan Geng dan Kantor Dukungan PBB

Amerika Serikat dan Panama mengajukan rancangan resolusi untuk membentuk "pasukan penumpasan geng" di bawah naungan PBB. Resolusi ini juga mengusulkan pembentukan Kantor Dukungan PBB untuk memberikan dukungan logistik di lapangan kepada pasukan tersebut dan memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memberi pasukan tersebut alat-alat yang diperlukan untuk menghadapi geng-geng bersenjata secara efektif, memegang wilayah, mengamankan infrastruktur, dan melengkapi tugas Kepolisian Nasional Haiti. Usulan ini sejalan dengan saran Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang sebelumnya telah mengusulkan pembentukan kantor dukungan tersebut.

Tantangan Pendanaan dan Dukungan Internasional

Rencana bantuan kemanusiaan PBB untuk Haiti pada tahun 2025 merupakan rencana yang paling kurang pendanaannya di seluruh dunia. Pemotongan bantuan AS juga berdampak buruk pada program pendidikan anak dan program gizi, sementara banyak sekolah di sekitar ibu kota telah diubah menjadi kamp pengungsian darurat. Dengan bertambahnya jumlah pengungsi dan meningkatnya kerawanan pangan, pemerintah Haiti mencari dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan keamanan swasta Vectus milik Erik Prince, yang telah beroperasi di Haiti sejak Maret dan sebagian besar menggunakan drone.

Hambatan Politik dan Jalan Menuju Pemilu

Pemerintah transisi Haiti diamanatkan untuk menyerahkan kekuasaan kepada penerus yang dipilih secara demokratis pada bulan Februari mendatang. Namun, penyelenggaraan pemilu di tengah situasi keamanan yang tidak stabil berisiko melegitimasi geng-geng bersenjata. Dukungan dari komunitas Karibia terhadap rancangan resolusi baru ini menunjukkan keprihatinan internasional terhadap situasi yang terus memburuk di Haiti. Terdapat kekhawatiran bahwa tanpa tindakan segera, situasi di Haiti akan semakin memburuk, memperburuk krisis kemanusiaan dan memicu ketidakstabilan regional.

Peran Senjata Ilegal dan Larangan Senjata

PBB memperkirakan sebagian besar senjata yang dimiliki oleh kelompok-kelompok bersenjata tersebut diselundupkan dari Florida. Sekretaris Jenderal PBB menyerukan dukungan material yang lebih kuat, termasuk penegakan yang lebih ketat terhadap embargo senjata terhadap geng-geng di Haiti. Pengendalian aliran senjata ilegal merupakan langkah penting dalam upaya menumpas geng-geng bersenjata dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi warga Haiti. Keberhasilan upaya ini bergantung pada kerjasama internasional yang kuat dan komitmen bersama untuk mengatasi akar penyebab krisis ini.

Kesimpulan: Kebutuhan Aksi Terpadu dan Berkelanjutan

Situasi di Haiti menuntut tindakan segera dan terpadu dari komunitas internasional. Pembentukan pasukan penumpasan geng yang didukung oleh PBB, bersamaan dengan peningkatan dukungan logistik dan keuangan, merupakan langkah penting. Namun, keberhasilan upaya ini bergantung pada kerjasama yang kuat antar negara, penegakan embargo senjata yang efektif, serta komitmen jangka panjang untuk membangun perdamaian dan keamanan di Haiti. Selain itu, upaya untuk mengatasi akar penyebab konflik, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kelemahan kelembagaan, sangat penting untuk mencegah kembalinya kekerasan. Nasib jutaan warga Haiti bergantung pada tindakan tegas dan berkelanjutan dari komunitas internasional.