Krisis Kemanusiaan di Gaza: Bantuan yang Mematikan?

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, secara tegas menyatakan bahwa operasi bantuan di Gaza yang didukung AS "inherently unsafe" atau secara intrinsik tidak aman, bahkan "membunuh orang". Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan mendalam PBB terhadap situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di wilayah tersebut.

Konflik Bantuan: PBB vs. Gaza Humanitarian Foundation (GHF)

Israel dan Amerika Serikat mendorong PBB untuk bekerja sama dengan Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah organisasi baru yang kontroversial. Namun, PBB menolak kerja sama ini, mempertanyakan netralitas GHF dan menuduh model distribusi bantuannya memicu militarisasi bantuan dan perpindahan paksa penduduk. PBB berpendapat bahwa keterlibatan perusahaan keamanan swasta dalam operasi GHF justru meningkatkan risiko bagi warga sipil. Keengganan PBB untuk bekerja sama dengan GHF didasarkan pada prinsip kemanusiaan yang menekankan perlindungan warga sipil dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk konflik.

Operasi Bantuan yang Terhambat dan Korban Jiwa yang Meningkat

Guterres menyatakan bahwa upaya kemanusiaan yang dipimpin PBB "dicekik", para pekerja bantuan sendiri kelaparan, dan Israel, sebagai kekuatan pendudukan, berkewajiban untuk menyetujui dan memfasilitasi pengiriman bantuan ke dan di seluruh wilayah Gaza. Sejak blokade bantuan selama 11 minggu dicabut oleh Israel pada 19 Mei, PBB mencatat lebih dari 400 warga Palestina tewas ketika berusaha mendapatkan bantuan, baik dari operasi PBB maupun GHF. Seorang pejabat senior PBB menyatakan bahwa mayoritas korban tewas tersebut sedang berupaya menjangkau lokasi distribusi bantuan GHF. Meskipun GHF membantah klaim tersebut, menekankan bahwa tidak ada kematian yang terjadi di atau dekat lokasi distribusi bantuan mereka, pernyataan ini tetap menimbulkan pertanyaan serius tentang keamanan dan efektivitas operasi mereka. Perbedaan narasi ini semakin mempersulit upaya bantuan kemanusiaan yang sudah terhambat.

Tuduhan Pencurian Bantuan dan Militarisasi Bantuan

Israel dan Amerika Serikat menuduh Hamas mencuri bantuan dari operasi yang dipimpin PBB, tuduhan yang dibantah oleh kelompok tersebut. Namun, kehadiran perusahaan keamanan swasta dalam operasi GHF menimbulkan kekhawatiran tentang potensi militarisasi bantuan dan peningkatan risiko bagi warga sipil yang mencari bantuan. Penggunaan kekuatan militer atau perusahaan keamanan swasta dalam operasi bantuan kemanusiaan melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang menekankan netralitas, imparsialitas, dan kemandirian. Operasi bantuan seharusnya fokus pada penyelamatan nyawa dan pemenuhan kebutuhan dasar, bukan pada tindakan yang dapat memperburuk konflik.

Peran AS dan Dana Bantuan

Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui dana sebesar $30 juta untuk GHF dan menyerukan negara-negara lain untuk mendukung kelompok tersebut. Keputusan ini memicu perdebatan lebih lanjut tentang peran AS dalam krisis kemanusiaan di Gaza dan efektivitas strategi bantuan yang diusulkan. Kontroversi ini menyoroti kompleksitas bantuan kemanusiaan dalam situasi konflik dan kebutuhan akan pendekatan yang hati-hati dan transparan untuk memastikan bantuan tersebut mencapai mereka yang membutuhkan tanpa memperburuk situasi yang ada. PBB menekankan pentingnya netralitas dan transparansi dalam setiap operasi bantuan, dan keberatannya terhadap GHF menandakan keprihatinan serius atas potensi dampak negatif dari pendekatan yang diusulkan.

Seruan Gencatan Senjata dan Solusi Politik

Guterres mendesak agar segera ditemukan "political courage for a ceasefire in Gaza" atau keberanian politik untuk gencatan senjata di Gaza. Pernyataan ini menyoroti betapa mendesaknya kebutuhan akan solusi politik untuk mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan besar bagi warga Palestina di Gaza. Krisis kemanusiaan di Gaza tidak hanya membutuhkan bantuan darurat, tetapi juga solusi jangka panjang yang berkelanjutan yang memastikan akses yang aman dan tidak terhalang terhadap bantuan kemanusiaan dan menghormati hak asasi manusia bagi semua warga sipil. Tanpa gencatan senjata dan solusi politik, upaya bantuan kemanusiaan akan terus terhambat dan nyawa lebih banyak akan melayang. Situasi ini memerlukan tindakan tegas dan kolaborasi internasional untuk mencapai penyelesaian damai dan adil yang mengakhiri konflik dan memastikan perlindungan warga sipil.