Pemanggilan Dubes Bangladesh dari Myanmar: Dampak Komunikasi dengan Arakan Army

Hubungan yang Memanas antara Bangladesh dan Myanmar

Ketegangan hubungan diplomatik antara Bangladesh dan Myanmar kembali mencuat ke permukaan. Pemerintah Bangladesh secara mendadak memanggil pulang duta besarnya dari Naypyidaw, ibu kota Myanmar. Keputusan ini disampaikan oleh seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Bangladesh pada hari Kamis, tanpa penjelasan rinci selain menyebutnya sebagai "keputusan administratif." Langkah ini diambil setelah pengakuan publik oleh Bangladesh mengenai pembukaan jalur komunikasi informal dengan Arakan Army, sebuah kelompok bersenjata etnis yang beroperasi di negara bagian Rakhine, Myanmar. Keheningan dari juru bicara junta militer Myanmar semakin menambah kerumitan situasi yang sudah tegang.

Krisis Rohingya dan Kekhawatiran Keamanan Perbatasan

Hubungan kedua negara memang telah lama dibebani oleh krisis kemanusiaan yang melibatkan etnis Rohingya dan masalah keamanan perbatasan. Lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya saat ini berlindung di Bangladesh, menciptakan beban ekonomi dan sosial yang signifikan bagi negara tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan telah mengeluarkan peringatan akan potensi gelombang pengungsian baru akibat meluasnya kelaparan di negara bagian Rakhine, Myanmar. Bangladesh sendiri mencatat lebih dari 130.000 pengungsi Rohingya telah menyeberang perbatasan dalam setahun terakhir.

Komunikasi Informal dengan Arakan Army dan Kontroversi Koridor Kemanusiaan PBB

Penasihat Keamanan Nasional Bangladesh, Khalilur Rahman, pekan lalu mengungkapkan bahwa Dhaka telah membuka saluran komunikasi informal dengan Arakan Army. Tujuannya, menurut Rahman, adalah untuk menjaga stabilitas perbatasan yang rapuh. Secara bersamaan, Bangladesh juga tetap menjalin komunikasi dengan junta militer Myanmar untuk mencari solusi jangka panjang bagi krisis Rohingya, termasuk kemungkinan dukungan terhadap koridor kemanusiaan yang diusulkan oleh PBB di negara bagian Rakhine.

Namun, rencana tersebut ternyata mendapat penolakan keras dari pihak militer Bangladesh. Kolonel Shafiqul Islam, seorang pejabat tinggi militer Bangladesh, menegaskan bahwa angkatan darat tidak akan terlibat dalam aktivitas apa pun yang membahayakan keamanan negara. Pernyataan ini secara tidak langsung menunjukkan ketidaksetujuan militer terhadap rencana koridor kemanusiaan PBB yang melibatkan kerja sama dengan Arakan Army, kelompok yang dipandang sebagai ancaman potensial bagi keamanan nasional Bangladesh.

Analisis Situasi dan Potensi Eskalasi

Pemanggilan pulang duta besar Bangladesh merupakan indikasi kuat akan memburuknya hubungan bilateral. Meskipun alasan resmi hanya disebut sebagai "keputusan administratif," langkah ini sangat mungkin terkait dengan pengakuan publik mengenai komunikasi dengan Arakan Army. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai langkah yang dinilai terlalu berisiko oleh pemerintah Myanmar, mengingat sensitivitas hubungan antara junta militer dan kelompok-kelompok bersenjata etnis.

Ketidaksetujuan internal di Bangladesh sendiri, khususnya antara pemerintah sipil dan militer, terkait rencana koridor kemanusiaan PBB semakin memperumit situasi. Perbedaan pandangan ini menunjukkan kompleksitas internal dalam menghadapi krisis Rohingya dan tekanan dari komunitas internasional.

Ke depan, penting untuk memantau perkembangan situasi dengan cermat. Potensi eskalasi konflik tetap ada, mengingat sejumlah faktor yang saling terkait, mulai dari krisis kemanusiaan Rohingya, ketidakstabilan politik di Myanmar, hingga perbedaan strategi antara pemerintah sipil dan militer Bangladesh dalam menangani masalah perbatasan dan keamanan. Peran PBB dan komunitas internasional dalam meredakan ketegangan dan mencari solusi damai bagi krisis Rohingya akan menjadi sangat krusial dalam mencegah eskalasi lebih lanjut. Kegagalan dalam mencapai solusi damai berpotensi mengakibatkan dampak kemanusiaan yang lebih besar dan memperburuk ketidakstabilan regional.