Pemindahan Tundu Lissu dan Bayang-Bayang Pemilu Tanzania

Pemindahan Tundu Lissu, pemimpin partai oposisi utama Tanzania, CHADEMA, ke penjara Ukonga telah menimbulkan gelombang baru kekhawatiran terkait dengan catatan hak asasi manusia Presiden Samia Suluhu Hassan menjelang pemilihan umum akhir Oktober mendatang. Peristiwa ini terjadi sehari setelah partai tersebut menyatakan ketidaktahuan akan keberadaan Lissu, yang telah ditahan dan didakwa dengan tuduhan pengkhianatan.

Ketidakjelasan dan Kekhawatiran

Pengumuman pemindahan Lissu disampaikan oleh juru bicara CHADEMA, Brenda Rupia, menyusul pertemuan antara pimpinan partai dengan pejabat Layanan Penjara Tanzania. Meskipun pihak partai telah diberitahu mengenai pemindahan tersebut, alasan di baliknya masih belum diungkapkan. Upaya pihak CHADEMA, termasuk pengacara dan keluarga Lissu, untuk mengaksesnya di penjara di Dar es Salaam tempat ia ditahan sejak 10 April lalu, juga menemui jalan buntu. Pihak Layanan Penjara Tanzania sendiri, melalui juru bicara Elizabeth Mbezi, belum memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi.

Sementara itu, Gerson Msigwa, juru bicara pemerintah, menyatakan bahwa komentar terkait kasus Lissu menjadi tanggung jawab otoritas yang menangani kasus tersebut setelah seseorang didakwa. Pernyataan ini menambah lapisan kerumitan dalam situasi yang sudah penuh ketidakpastian. Ketidakjelasan mengenai alasan pemindahan dan kurangnya akses terhadap Lissu telah memicu kekhawatiran akan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Dakwaan Pengkhianatan dan Dampaknya

Dakwaan pengkhianatan terhadap Lissu, yang merupakan pesaing utama Hassan dalam pemilihan presiden 2020, didasarkan pada pidato yang menurut jaksa penuntut menyerukan pemberontakan dan gangguan terhadap pemilihan umum yang akan datang. Yang mengkhawatirkan, Lissu tidak diizinkan untuk mengajukan pledoi atas tuduhan tersebut. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan akan adanya motif politik di balik penahanan dan dakwaan tersebut.

Lebih lanjut, Komisi Pemilihan Umum Tanzania telah memutuskan untuk mendiskualifikasi CHADEMA dari pemilihan umum karena penolakan partai tersebut untuk menandatangani kode etik, yang dikaitkan dengan tuntutan reformasi pemilu. Keputusan ini, yang dianggap kontroversial, semakin membatasi ruang demokrasi dan kebebasan politik di Tanzania.

Rekam Jejak Hak Asasi Manusia Presiden Hassan

Presiden Hassan, yang menjabat sejak 2021, awalnya mendapatkan pujian internasional atas upaya-upaya pelonggaran represif politik dan sensor media yang diterapkan oleh pendahulunya, John Magufuli. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, pemerintahannya telah menerima kritik yang semakin meningkat dari para aktivis hak asasi manusia terkait serangkaian penangkapan, penculikan yang tidak dapat dijelaskan, dan pembunuhan terhadap lawan politik. Kasus Lissu menjadi salah satu bukti terbaru yang menguatkan kritik tersebut.

Komitmen Hassan terhadap hak asasi manusia dan pemerintahan yang baik, yang seringkali diungkapkannya, kini dipertanyakan. Pemindahan Lissu, tanpa penjelasan yang transparan dan akses yang dibatasi, merupakan pertanda buruk bagi komitmen tersebut dan menimbulkan kekhawatiran akan keadilan dan kebebasan politik menjelang pemilihan umum. Peristiwa ini juga menimbulkan pertanyaan akan sejauh mana pemerintahan Hassan bersedia untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpolitik dalam upayanya mempertahankan kekuasaan.

Perspektif Internasional dan Masa Depan

Kasus Lissu telah menarik perhatian internasional, dan banyak pihak yang menyerukan agar pemerintah Tanzania memastikan perlindungan hak-haknya dan proses peradilan yang adil. Kebebasan pers dan hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat merupakan pilar penting dalam demokrasi, dan pembatasan terhadap hak-hak tersebut akan berdampak serius terhadap proses demokrasi di Tanzania. Ketegangan politik menjelang pemilihan umum semakin meningkat, dan bagaimana pemerintahan Hassan akan menangani situasi ini akan menentukan masa depan demokrasi dan hak asasi manusia di negara tersebut. Dunia internasional akan terus memantau perkembangan situasi ini dengan seksama. Peristiwa ini mempertanyakan kredibilitas pemerintah dalam menjaga komitmennya terhadap pemerintahan yang baik dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebuah hal yang krusial dalam sebuah negara yang sedang menuju pemilihan umum.