Peran AS dalam Pemilihan Gubernur Bank Sentral Lebanon

Peran AS dalam Pemilihan Gubernur Bank Sentral Lebanon

Intervensi Amerika Serikat (AS) dalam pemilihan gubernur Bank Sentral Lebanon telah menjadi sorotan. Lima sumber yang mengetahui masalah ini mengungkapkan bahwa AS berkolaborasi dengan pemerintah Lebanon untuk memilih gubernur baru, dengan tujuan utama membendung korupsi dan pembiayaan ilegal bagi kelompok bersenjata Hizbullah melalui sistem perbankan Lebanon.

Intervensi AS dan Krisis Keuangan Lebanon

Partisipasi aktif AS dalam proses seleksi ini menandai pendekatan yang tidak biasa dari AS terhadap Lebanon, negara yang tengah dilanda krisis keuangan selama lebih dari lima tahun dan mengakibatkan kolapsnya perekonomian. Langkah ini juga menunjukkan fokus berkelanjutan AS untuk melemahkan Hizbullah, kelompok yang didukung Iran, yang pengaruhnya terhadap pemerintah Lebanon telah berkurang setelah serangan militer Israel tahun lalu. Sejak saat itu, Lebanon telah memilih Joseph Aoun, yang didukung AS, sebagai presiden, dan kabinet baru tanpa peran langsung Hizbullah telah berkuasa. Pemerintah baru ini kini harus mengisi posisi yang kosong, termasuk di Bank Sentral, yang dipimpin oleh gubernur sementara sejak Juli 2023.

Proses Seleksi dan Kriteria yang Diajukan AS

Tiga sumber Lebanon, seorang diplomat Barat, dan seorang pejabat dari pemerintahan Presiden Donald Trump mengungkapkan bahwa AS sedang meninjau profil sejumlah kandidat untuk peran tersebut. Sumber-sumber tersebut berbicara kepada Reuters dengan syarat anonimitas untuk membahas peran Washington dalam proses seleksi, yang detailnya belum pernah dilaporkan sebelumnya. Pejabat AS bertemu dengan beberapa kandidat potensial di Washington dan di kedutaan besar AS di Lebanon. Sumber-sumber Lebanon yang diberi pengarahan tentang pertemuan tersebut mengatakan bahwa pejabat AS mengajukan pertanyaan kepada para kandidat, termasuk bagaimana mereka akan memerangi "pendanaan terorisme" melalui sistem perbankan Lebanon dan apakah mereka bersedia menghadapi Hizbullah.

Departemen Luar Negeri AS, Gedung Putih, dan kantor presiden dan perdana menteri Lebanon tidak segera menanggapi permintaan komentar. Pejabat pemerintahan Trump menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari "diplomasi normal," tetapi menambahkan bahwa AS menyampaikan panduan yang jelas kepada pemerintah Lebanon mengenai kualifikasi kandidat. Pejabat tersebut menjelaskan, "Pedomannya adalah, tidak ada Hizbullah dan tidak ada orang yang terlibat dalam korupsi. Ini penting dari perspektif ekonomi. Anda membutuhkan seseorang yang akan menerapkan reformasi, menuntut reformasi, dan menolak untuk menutup mata ketika orang mencoba melakukan bisnis seperti biasa di Lebanon."

Kandidat Potensial dan Peran Gubernur Baru

Sumber-sumber Lebanon menyebutkan beberapa kandidat yang dipertimbangkan secara serius, termasuk mantan menteri Camille Abousleiman, Firas Abi-Nassif (kepala perusahaan investasi), dan Philippe Jabre serta Karim Souaid (keduanya kepala perusahaan manajemen aset). Gubernur berikutnya akan memainkan peran utama dalam setiap reformasi ekonomi dan keuangan, yang telah dijanjikan oleh Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam untuk membantu Lebanon keluar dari krisis keuangan yang menghancurkan yang dimulai pada tahun 2019.

Krisis ekonomi, yang dipicu oleh korupsi yang meluas dan pengeluaran yang boros oleh elit politik yang berkuasa, telah membuat sebagian besar warga Lebanon jatuh miskin, menghancurkan nilai pound Lebanon, dan membuat sistem perbankan lumpuh. Pemerintah Lebanon yang baru berupaya untuk melanjutkan pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mendapatkan program pembiayaan, tetapi reformasi tetap menjadi prasyarat. Negara-negara Barat dan Arab juga telah menetapkan reformasi sebagai syarat untuk memberikan dukungan rekonstruksi kepada Lebanon, yang sebagian besar wilayahnya hancur akibat kampanye militer Israel tahun lalu.

Koordinasi AS dan Arab Saudi

Dalam konteks ini, pejabat AS juga berdiskusi dengan Arab Saudi tentang kandidat untuk gubernur bank sentral, menurut diplomat Barat dan pejabat pemerintahan Trump. Kantor media pemerintah Saudi tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Gubernur yang akan datang akan menggantikan Wassim Mansouri, yang telah mengawasi bank tersebut sejak berakhirnya masa jabatan 30 tahun Riad Salameh pada tahun 2023. Selama sebagian besar masa jabatannya sebagai kepala bank sentral, Salameh dipuji sebagai ahli keuangan dan menikmati dukungan AS, yang memiliki minat besar pada posisi tersebut karena mengawasi sistem perbankan Lebanon secara luas dan membantu menjaga kepatuhannya terhadap hukum AS yang mencegah pembiayaan kelompok-kelompok yang ditetapkan sebagai faksi "teroris," termasuk Hizbullah. Namun, keruntuhan keuangan Lebanon telah menodai warisan Salameh. Sebulan setelah dia meninggalkan jabatannya pada tahun 2023, Salameh dikenai sanksi oleh AS, Inggris, dan Kanada, yang menuduhnya melakukan tindakan korupsi untuk memperkaya dirinya sendiri dan rekan-rekannya, dan dia menghadapi tuduhan kejahatan keuangan di Lebanon dan tempat lain. Tahun lalu, Lebanon dimasukkan ke dalam "daftar abu-abu" pengawas keuangan setelah gagal mengatasi kekhawatiran tentang pendanaan terorisme dan pencucian uang melalui sistem keuangannya.