Pernyataan Kementerian Keuangan Inggris Soal Perkiraan Anggaran

Pernyataan Kementerian Keuangan Inggris Soal Perkiraan Anggaran

Kementerian Keuangan Inggris menegaskan bahwa mereka tidak melanggar hukum saat memberikan perkiraan kepada Kantor Tanggung Jawab Anggaran (OBR) sebelum anggaran Maret yang melewatkan miliaran pound tekanan pengeluaran. Hal ini diungkapkan oleh kepala pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan pada hari Rabu.

Minggu lalu, OBR menyatakan bahwa Kementerian Keuangan gagal membagikan informasi mengenai tekanan besar pada pengeluaran sehari-hari dan pengeluaran yang tidak biasa dari cadangan darurat. Menteri Keuangan Inggris yang baru, Rachel Reeves, telah menuduh pemerintah Konservatif sebelumnya meninggalkan dirinya dengan "lubang hitam" sebesar 22 miliar pound dalam keuangan publik. OBR menyatakan minggu lalu bahwa mereka mengidentifikasi tambahan tekanan sebesar 9,5 miliar pound.

Pada hari Rabu, ketua OBR, Richard Hughes, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Kementerian Keuangan seharusnya lebih jelas tentang tekanan pengeluaran di bawah undang-undang yang mengatur hubungan antara OBR dan Kementerian Keuangan dan mungkin salah memahami kewajiban hukumnya.

"Kami jelas bahwa Kementerian Keuangan bertindak sesuai hukum," kata Sekretaris Tetap Kementerian Keuangan, James Bowler, kepada Komite Keuangan parlemen. "Karena hukum lebih berfokus pada apa yang OBR miliki hak untuk meminta, bukan apa yang diberikan kepada mereka atas inisiatif kita sendiri, maka kita perlu memperkuat kerangka kerjanya."

Situasi ini memicu perdebatan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses anggaran Inggris. Kegagalan Kementerian Keuangan untuk berbagi informasi mengenai tekanan pengeluaran yang signifikan dapat dianggap sebagai pelanggaran kepercayaan dan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kredibilitas proses perencanaan anggaran.

OBR memiliki peran penting dalam memberikan penilaian independen terhadap prospek ekonomi Inggris dan fiskal negara. Organisasi ini bertanggung jawab untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan defisit anggaran. Perkiraan OBR digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan kebijakan fiskal dan untuk menentukan target pengeluaran dan pendapatan.

Pernyataan Kementerian Keuangan bahwa mereka tidak melanggar hukum dalam memberikan perkiraan kepada OBR mungkin benar secara teknis. Namun, kegagalan untuk berbagi informasi mengenai tekanan pengeluaran yang signifikan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses anggaran.

OBR telah mengidentifikasi beberapa kekurangan dalam proses tersebut dan telah merekomendasikan agar Kementerian Keuangan memperkuat kerangka kerja untuk memastikan bahwa OBR memiliki informasi yang diperlukan untuk membuat perkiraan yang akurat. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses anggaran Inggris tetap kredibel dan transparan.

Pemerintah Inggris kini menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan untuk mengurangi utang publik dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Proses anggaran yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah dapat mencapai tujuan fiskal dan ekonomi jangka panjangnya.