Pernyataan Putin Mengenai Kemungkinan Negosiasi Damai dengan Ukraina

Pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa lalu menyoroti kompleksitas jalan menuju negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina. Putin menyatakan bahwa meskipun terdapat jalur hukum untuk memulai perundingan, ia melihat kurangnya kemauan dari pihak Kyiv untuk terlibat. Ia menuding "ilegitimasi" Presiden Volodymyr Zelenskyy sebagai penghalang utama. Putin berpendapat bahwa Zelenskyy telah melampaui masa jabatannya tanpa wewenang yang sah untuk menandatangani dokumen perjanjian.

Keraguan Rusia terhadap Kewenangan Zelenskyy

Putin menekankan bahwa masalah kewenangan Zelenskyy merupakan penghalang utama bagi Rusia untuk memulai negosiasi. Ia berpendapat bahwa masa jabatan Zelenskyy telah berakhir pada Mei 2024, dan belum ada pemilihan presiden baru yang diadakan. Meskipun konstitusi Ukraina mengamanatkan ketua parlemen (Rada) untuk bertindak jika presiden tidak mampu menjalankan tugasnya, Putin meragukan keabsahan tindakan Zelenskyy dalam konteks ini. Pernyataan ini bertentangan dengan klaim Ukraina yang menyatakan bahwa Zelenskyy tetap menjadi presiden yang sah karena adanya hukum darurat yang diberlakukan sejak invasi skala penuh Rusia pada Februari 2022. Pihak Ukraina berargumen bahwa kondisi perang mencegah penyelenggaraan pemilihan.

Solusi Hukum yang Diusulkan Putin

Putin mengusulkan solusi hukum untuk mengatasi masalah kewenangan ini. Ia menyatakan bahwa ketua Rada dapat menjadi perantara dalam negosiasi, sesuai dengan konstitusi Ukraina. Ia menegaskan bahwa jika terdapat kemauan dari pihak Ukraina untuk bernegosiasi dan mencari kompromi, maka jalur hukum dapat ditemukan untuk memastikan legitimasi proses tersebut. Putin menekankan pentingnya memastikan legitimasi siapa pun yang berwenang mewakili Ukraina dalam penandatanganan perjanjian. Para ahli hukum, menurut Putin, harus memverifikasi legitimasi perwakilan Ukraina tersebut. Dengan demikian, ia menyiratkan kesediaan Rusia untuk bekerja sama dalam mencari solusi hukum yang dapat diterima kedua belah pihak.

Peran Pihak Ketiga dan Dekrit Zelenskyy

Putin juga menyoroti peran sekutu Barat Ukraina dalam proses negosiasi. Ia menyatakan bahwa jika sekutu Barat mendukung gagasan perundingan, menemukan cara hukum untuk melanjutkan negosiasi akan menjadi lebih mudah. Ia bahkan menyatakan telah mengirimkan "sinyal yang tepat" mengenai hal ini kepada mantan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Selain itu, Putin juga menyinggung dekrit presiden Ukraina tahun 2022 yang, menurut Moskow, melarang negosiasi dengan kepemimpinan Rusia. Zelenskyy sendiri telah menjelaskan bahwa dekrit tersebut hanya melarang negosiasi dengan kelompok-kelompok Ukraina di luar kekuasaannya dan bertujuan untuk memblokir perundingan dengan separatis. Hal ini menunjukkan perbedaan penafsiran yang signifikan antara kedua pihak mengenai maksud dan tujuan dekrit tersebut.

Kebuntuan Negosiasi dan Jalan Menuju Perdamaian

Pernyataan Putin menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pandangan Rusia dan Ukraina mengenai jalan menuju negosiasi damai. Rusia menekankan aspek legalitas dan kewenangan, sementara Ukraina berfokus pada kondisi perang dan legitimasi pemerintahan yang ada. Meskipun Putin mengklaim adanya solusi hukum, ia juga menunjukkan keraguan yang mendalam tentang kemauan Ukraina untuk bernegosiasi. Perbedaan persepsi ini menciptakan kebuntuan yang menghambat upaya perdamaian. Pertanyaannya kini adalah, apakah kedua belah pihak dapat mengatasi perbedaan ini dan menemukan jalan menuju dialog yang substansial, atau apakah konflik akan terus berlanjut tanpa adanya prospek perdamaian yang jelas dalam waktu dekat? Peran mediator internasional dan tekanan diplomatik dari negara-negara lain akan menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan ini dan membuka jalan menuju penyelesaian damai yang berkelanjutan. Pernyataan Putin, meskipun menawarkan solusi hukum, tetap menandakan kurangnya optimisme nyata mengenai kemungkinan terjadinya negosiasi damai dalam waktu dekat.