Pernyataan Trump Mengenai Pemungutan Suara Melalui Pos dan Persetujuan Putin

Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan persetujuan Vladimir Putin terhadap pandangannya mengenai pemungutan suara melalui pos sebagai ancaman terhadap integritas pemilu telah menimbulkan kontroversi. Trump, dalam wawancara dengan Fox News, mengklaim Putin, yang menurutnya "orang yang cerdas," berpendapat bahwa pemungutan suara melalui pos tidak memungkinkan terselenggaranya pemilu yang jujur. Klaim ini disampaikan setelah pertemuan selama hampir tiga jam antara kedua pemimpin di Alaska.

Klaim Trump dan Kontroversinya

Trump lebih jauh menyatakan bahwa tidak ada negara di dunia yang menggunakan sistem pemungutan suara melalui pos secara menyeluruh. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks upaya Trump untuk mendesak Partai Republik agar lebih giat mendorong revisi sistem pemungutan suara di Amerika Serikat. Ironisnya, Trump sendiri pernah menggunakan hak pilih melalui pos dalam beberapa pemilu sebelumnya dan bahkan mendorong para pendukungnya untuk melakukan hal yang sama pada pemilu 2024.

Pernyataan Trump ini muncul setelah ia terus menerus mempromosikan narasi palsu bahwa dirinya, bukan Joe Biden, yang memenangkan pemilu 2020. Narasi ini telah berkali-kali dibantah oleh berbagai lembaga pemilu independen dan pengadilan. Penggunaan pernyataan Putin sebagai argumen untuk mendukung klaimnya sendiri semakin memperkuat kecurigaan akan motif politik di balik pernyataan tersebut.

Pemilu Rusia dan Tuduhan Kecurangan

Vladimir Putin sendiri telah menjabat sebagai presiden atau perdana menteri Rusia sejak tahun 1999. Ia terpilih kembali pada pemilu 2024 dengan perolehan suara mencapai 87%. Namun, pemilu tersebut diwarnai oleh tuduhan kecurangan dari sejumlah pengamat pemilu independen, suara-suara oposisi, dan pemerintah Barat. Salah satu pemimpin oposisi terkuat, Alexei Navalny, meninggal dunia di sebuah koloni penal di Arktik pada tahun tersebut. Ketidakhadiran tanggapan segera dari Kedutaan Besar Rusia di Washington atas permintaan komentar terkait percakapan antara Trump dan Putin semakin memperkuat kecurigaan terhadap validitas pernyataan Trump.

Sejarah Intervensi Rusia dalam Pemilu AS

Putin sebelumnya juga pernah menyatakan bahwa beberapa pemilu di Amerika Serikat telah dirusak oleh kecurangan pemilih, tanpa memberikan bukti yang memadai. Pandangan ini mencerminkan klaim palsu Trump tentang kecurangan pemilih yang meluas setelah pemilu 2020. Penting untuk diingat bahwa Departemen Kehakiman dan Senat Amerika Serikat telah melakukan investigasi yang menemukan bahwa Moskow berusaha memengaruhi kampanye untuk membantu Trump memenangkan pemilu 2016. Para pejabat intelijen Amerika Serikat juga meyakini bahwa Rusia mencoba melakukan hal yang sama pada pemilu 2020 dan lebih menyukai Trump untuk menang pada pemilu 2024.

Trump dan beberapa ajudannya yang terkemuka telah lama menegaskan bahwa dirinya dan kampanye kepresidenannya secara keliru dituduh berkolusi dengan Rusia, sebuah klaim yang diulanginya kembali di Alaska. Namun, komunitas intelijen Amerika Serikat tidak pernah sampai pada kesimpulan tersebut.

Ketidakpuasan Trump terhadap Partai Republik

Trump, yang belum mengesampingkan kemungkinan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga meskipun ada larangan konstitusional, menunjukkan ketidakpuasannya terhadap Partai Republik karena tidak memprioritaskan legislasi reformasi pemilu. Ia menyatakan bahwa Partai Republik menginginkannya, tetapi tidak cukup kuat untuk mewujudkannya. Pendapatnya bahwa pemungutan suara melalui pos mencegah terwujudnya demokrasi yang hebat menjadi inti dari pernyataannya.

Pendukung dan Penentang Pemungutan Suara Melalui Pos

Beberapa anggota Partai Republik, yang menggemakan klaim Trump, berpendapat bahwa perubahan seperti pembatasan pemungutan suara melalui pos dan persyaratan identifikasi dapat mengurangi risiko kecurangan surat suara, peniruan identitas, atau bentuk kecurangan lainnya yang menurut analis independen sangat jarang terjadi. Namun, hampir tiga lusin negara, dari Kanada hingga Jerman dan Korea Selatan, mengizinkan beberapa bentuk pemungutan suara melalui pos, meskipun lebih dari setengahnya memberlakukan beberapa pembatasan terhadap pemilih yang memenuhi syarat. Hal ini berdasarkan informasi dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), sebuah kelompok advokasi antar pemerintah yang berbasis di Swedia.

Administrasi Trump telah mengurangi komentar tentang keadilan atau integritas pemilu yang dilakukan oleh banyak negara asing, sebuah penyimpangan yang signifikan dari pendekatan tradisional Washington dalam mempromosikan pemilu demokratis di luar negeri. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan kredibilitas pernyataan-pernyataan Trump terkait pemungutan suara melalui pos dan integritas pemilu secara global.