Perseteruan Pajak Global: AS dan Kesepakatan G7

Pencabutan Pasal 899 dan Implikasinya

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengumumkan pencabutan proposal pajak retribusi Pasal 899 dari rancangan undang-undang pajak dan pengeluaran. Keputusan ini menyusul kesepakatan yang tercapai antara Washington dan negara-negara G7. Pasal 899, yang diusulkan di era pemerintahan Donald Trump, memberikan wewenang kepada presiden untuk melakukan tindakan balasan terhadap negara-negara yang mengenakan pajak terhadap perusahaan AS di bawah perjanjian pajak global 2021 yang dianggap tidak adil oleh Trump.

Pengumuman Bessent melalui platform X (sebelumnya Twitter) menandai babak baru dalam negosiasi pajak internasional yang rumit. Ia menjelaskan bahwa setelah berbulan-bulan berdialog dengan negara-negara lain mengenai Kesepakatan Pajak Global OECD, G7 telah mencapai kesepahaman bersama yang melindungi kepentingan Amerika Serikat. Kesepakatan ini memastikan bahwa pajak minimum perusahaan global 15% yang tertuang dalam "Pilar 2" Kesepakatan OECD tidak akan berlaku bagi perusahaan AS.

Bessent menekankan komitmen AS untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan kesepakatan ini melalui Kerangka Kerja Inklusif OECD-G20 dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Kesepakatan G7 ini tampaknya membuka jalan bagi Trump untuk menepati janjinya saat pelantikan untuk menarik AS dari kesepakatan pajak OECD yang dinegosiasikan oleh pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, dengan konsekuensi yang lebih sedikit dibandingkan jika tetap melanjutkan Pasal 899.

Detail Kesepakatan G7 dan Dampaknya pada Perusahaan Multinasional AS

Salah satu poin krusial dalam kesepakatan global yang belum selesai adalah rencana penggantian pajak layanan digital negara-negara dengan pengaturan baru untuk mengalokasikan kembali hak pajak atas perusahaan multinasional AS yang besar dan sangat menguntungkan. Dengan pencabutan Pasal 899, AS menghindari potensi konflik perdagangan dan sanksi yang bisa dipicu oleh penerapan pajak retaliatif. Ini memberikan kepastian dan stabilitas yang lebih besar bagi ekonomi global, dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan investasi di Amerika Serikat dan di luar negeri.

Keputusan ini diambil setelah anggota parlemen Republik terkemuka menyatakan bahwa Pasal 899, yang menuai penolakan dari beberapa pihak dalam partai dan kalangan bisnis AS, dapat dihapus dari RUU tersebut. Pernyataan ini menunjukkan adanya tekanan internal di dalam partai Republik sendiri terkait dampak negatif dari Pasal 899 terhadap perekonomian AS.

Percepatan Pembahasan RUU dan Implikasi Politik

Partai Republik tengah berupaya untuk melakukan voting final pada paket fiskal yang komprehensif ini paling cepat pada hari Sabtu. Paket tersebut mencakup perpanjangan pemotongan pajak tahun 2017 untuk individu dan penambahan keringanan pajak baru. Targetnya adalah agar Trump dapat menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang sebelum liburan Hari Kemerdekaan AS pada tanggal 4 Juli. Kecepatan pembahasan ini menunjukkan urgensi bagi pihak Republik untuk menyelesaikan isu pajak ini sebelum masa liburan. Hal ini juga memiliki konteks politik yang penting, karena menunjukkan keberhasilan Trump dalam memenuhi janji kampanyenya dan sekaligus menghindari potensi perpecahan dalam partainya.

Pencabutan Pasal 899 dan kesepakatan dengan G7 menandai kemenangan bagi mereka yang menentang pendekatan proteksionis Trump dalam kebijakan pajak internasional. Langkah ini mencerminkan pergeseran strategi AS dalam menangani isu pajak global, dari pendekatan konfrontatif menuju kolaborasi internasional yang lebih konstruktif. Namun, dampak jangka panjang dari kesepakatan ini masih perlu dipantau, termasuk bagaimana kesepakatan ini akan memengaruhi daya saing perusahaan AS di pasar global dan bagaimana negara-negara lain akan meresponnya. Terutama terkait dengan alokasi pajak atas perusahaan multinasional yang besar dan sangat menguntungkan, bagian yang belum selesai dari kesepakatan global. Kejelasan dan transparansi dalam implementasinya akan menjadi kunci keberhasilan kesepakatan ini.

Kesimpulan: Menuju Kerjasama Internasional yang Lebih Baik?

Kesepakatan G7 dan pencabutan Pasal 899 menandakan perubahan signifikan dalam pendekatan AS terhadap perjanjian pajak global. Meskipun langkah ini menghasilkan stabilitas ekonomi jangka pendek dan menghindari potensi konflik, implementasi yang efektif dan transparan sangat penting untuk keberhasilan jangka panjangnya. Ke depannya, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana kesepakatan ini akan berdampak pada perusahaan AS dan bagaimana AS akan berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam menciptakan sistem pajak internasional yang adil dan efisien. Pertanyaan tentang alokasi hak pajak untuk perusahaan multinasional besar tetap menjadi tantangan yang perlu diselesaikan melalui kerjasama internasional yang lebih erat.