Putusan Pengadilan HAM Eropa: Rusia Bertanggung Jawab Atas Jatuhnya MH17 dan Pelanggaran HAM di Ukraina

Pengadilan HAM Eropa (ECHR) di Strasbourg secara bulat memutuskan bahwa Rusia bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 pada tahun 2014. Keputusan ini juga menyatakan bahwa Moskow telah berulang kali dan secara sistematis melanggar hak asasi manusia di Ukraina.

Bukti Pelanggaran HAM yang Sistematis

Dalam putusannya, ECHR menyatakan bahwa Rusia telah melakukan serangan militer yang membabi buta, eksekusi tanpa proses hukum terhadap warga sipil, penyiksaan termasuk penggunaan perkosaan sebagai senjata perang, penggusuran dan pemindahan warga sipil yang tidak beralasan, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Putusan ini berdasarkan pada "jumlah besar bukti yang menunjukkan praktik-praktik perilaku ilegal yang dilakukan oleh agen-agen Negara Rusia (angkatan bersenjata Rusia dan otoritas lainnya, pemerintahan pendudukan, dan kelompok-kelompok bersenjata separatis) dalam skala besar di seluruh Ukraina."

Putusan tersebut mencakup empat kasus gabungan, salah satunya terkait dengan jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17. Pesawat yang berangkat dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur pada Juli 2014 itu ditembak jatuh di atas Ukraina timur di tengah pertempuran antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia. Kejadian ini menewaskan seluruh 298 orang yang berada di dalam pesawat.

Moskow membantah segala tanggung jawab atas jatuhnya MH17 dan pada tahun 2014 membantah kehadirannya di Ukraina. Namun, ECHR menyatakan bahwa Rusia gagal melakukan investigasi yang memadai terhadap insiden tersebut, gagal bekerja sama dengan permintaan informasi, dan gagal memberikan upaya hukum bagi para korban yang selamat. Kurangnya kerja sama dan penolakan terus-menerus atas keterlibatan Rusia telah menyebabkan penderitaan tambahan bagi keluarga korban.

Reaksi atas Putusan ECHR

Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp, menanggapi putusan tersebut dengan menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menghilangkan penderitaan dan kesedihan ini, tetapi ia berharap putusan tersebut menawarkan rasa keadilan dan pengakuan. Sebagian besar penumpang pesawat adalah warga negara Belanda.

Tiga kasus lainnya yang termasuk dalam putusan tersebut diajukan oleh Ukraina. Kasus-kasus tersebut meliputi tuduhan terhadap separatis pro-Rusia yang dituduh menculik kelompok anak-anak Ukraina dan memindahkan mereka ke Rusia, serta dugaan pola pelanggaran hak asasi manusia selama perang Rusia di Ukraina yang kini telah berlangsung selama empat tahun.

Kementerian Kehakiman Ukraina memuji putusan ECHR sebagai "salah satu yang paling penting dalam praktik kasus antar negara". Meskipun pengadilan diperkirakan akan memutuskan ganti rugi dan kompensasi pada waktunya, pengadilan tidak memiliki cara untuk menegakkan putusannya, terutama pada negara yang tidak lagi mengakui yurisdiksinya. Artinya, putusan tersebut sebagian besar bersifat simbolis.

Implikasi Putusan dan Masa Depan

Meskipun bersifat simbolis, putusan ECHR ini memiliki implikasi penting. Putusan ini secara resmi mengakui tanggung jawab Rusia atas jatuhnya MH17 dan pelanggaran HAM yang meluas di Ukraina. Hal ini memberikan pengakuan bagi para korban dan keluarga mereka, dan memperkuat tuntutan pertanggungjawaban internasional atas tindakan Rusia.

Keputusan Rusia untuk menolak keputusan ECHR, setelah sebelumnya dikeluarkan dari Dewan Eropa dan mengakhiri yurisdiksi ECHR di negaranya, menunjukkan sikap yang menantang hukum internasional. Sikap ini diperkuat oleh pernyataan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, yang menyatakan bahwa Rusia tidak akan mematuhi keputusan pengadilan mana pun dan menganggapnya tidak sah.

Ketidakmampuan ECHR untuk menegakkan putusannya terhadap Rusia menyoroti keterbatasan lembaga internasional dalam menghadapi negara-negara yang menolak kerja sama dan menghormati hukum internasional. Meskipun putusan ini tidak akan secara langsung memberikan keadilan bagi para korban, namun hal tersebut merupakan langkah penting dalam mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan bahwa Rusia dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Putusan ini juga dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan konflik di Ukraina. Perjuangan untuk keadilan dan pertanggungjawaban akan terus berlanjut, meskipun menghadapi hambatan signifikan dari pihak Rusia.