Rencana Penjualan Senjata AS ke Israel Sebesar $8 Miliar Menuai Kontroversi

Dukungan Berkelanjutan di Tengah Krisis Gaza

Pemerintahan Presiden Joe Biden telah memberi tahu Kongres tentang rencana penjualan senjata senilai $8 miliar kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan di tengah konflik berkelanjutan di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil dan menimbulkan kecaman internasional yang meluas. Keputusan ini menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel, meskipun menuai protes dan kecaman dari berbagai kalangan. Penjualan senjata ini membutuhkan persetujuan dari komite DPR dan Senat.

Rincian Paket Senjata dan Reaksi Publik

Menurut laporan Axios, paket penjualan senjata tersebut mencakup amunisi untuk pesawat tempur dan helikopter serang, serta peluru artileri. Selain itu, paket ini juga termasuk bom berdiameter kecil dan hulu ledak. Departemen Luar Negeri AS belum memberikan komentar resmi terkait rencana penjualan senjata ini. Protes telah berlangsung selama berbulan-bulan menuntut embargo senjata terhadap Israel, namun kebijakan AS sebagian besar tetap tidak berubah. Sebelumnya, pada bulan Agustus, Amerika Serikat telah menyetujui penjualan pesawat tempur dan peralatan militer lainnya senilai $20 miliar kepada Israel.

Justifikasi Pemerintah AS dan Perdebatan Internasional

Pemerintahan Biden berargumen bahwa bantuan militer ini bertujuan untuk membantu sekutunya tersebut mempertahankan diri dari kelompok-kelompok militan yang didukung Iran, seperti Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman. Namun, argumen ini dibantah oleh banyak pihak yang menganggap penjualan senjata ini justru memperburuk konflik dan melanggengkan kekerasan. Di tengah kecaman internasional yang semakin meningkat atas serangan Israel di Gaza, yang telah menyebabkan hampir seluruh populasi 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi, memicu krisis kelaparan, dan menimbulkan tuduhan genosida yang dibantah oleh Israel, AS tetap teguh pada posisinya.

Angka Korban Jiwa dan Kegagalan Upaya Diplomasi

Kementerian Kesehatan Gaza mencatat jumlah korban tewas lebih dari 45.000 jiwa, dengan kekhawatiran banyak korban lainnya tertimbun di bawah reruntuhan. Upaya diplomatik sejauh ini gagal mengakhiri perang Israel di Gaza yang telah berlangsung selama 15 bulan. Konflik ini bermula dari serangan yang dilakukan oleh militan Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.200 orang dan sekitar 250 lainnya disandera, menurut data Israel. Amerika Serikat, sebagai sekutu dan pemasok senjata terbesar Israel, telah menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk memblokir resolusi gencatan senjata di Gaza.

Transisi Kekuasaan dan Kontinuitas Kebijakan

Presiden Biden akan meninggalkan jabatannya pada 20 Januari, digantikan oleh Presiden terpilih Donald Trump dari Partai Republik. Meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, kedua pemimpin ini diketahui sama-sama pendukung kuat Israel, menunjukkan kemungkinan keberlanjutan kebijakan dukungan militer AS terhadap Israel terlepas dari pergantian pemerintahan. Oleh karena itu, rencana penjualan senjata ini kemungkinan besar akan tetap menjadi titik fokus perdebatan politik dan internasional dalam waktu mendatang, terutama mengingat konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan dari konflik di Gaza. Dampak jangka panjang dari penjualan senjata ini terhadap stabilitas regional dan proses perdamaian masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Keberadaan potensi eskalasi konflik semakin menjadi perhatian serius di tengah situasi yang sudah sangat rapuh. Perdebatan mengenai peran AS dalam konflik ini akan terus berlanjut, menguji batas-batas aliansi dan tanggung jawab moral dalam konteks hubungan internasional.