Rusia Menyertakan Emisi Gas Rumah Kaca dari Wilayah Ukraina yang Didudukinya dalam Laporan ke PBB

Protes dari Ukraina dan Kekhawatiran atas Integritas Data Iklim Global

Rusia telah memicu kontroversi internasional dengan menyertakan wilayah-wilayah Ukraina yang didudukinya dalam laporan inventaris gas rumah kaca terbaru yang disampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah ini telah menuai protes keras dari pejabat dan aktivis Ukraina di KTT iklim COP29. Olga Yukhymchuk, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Ukraina, menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan Rusia tersebut. Ia menekankan bahwa Rusia sedang memanfaatkan platform internasional untuk melegitimasi pendudukan ilegal mereka atas wilayah Ukraina. Ukraina telah menghubungi pejabat dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) untuk meminta penyelesaian sengketa ini. Sayangnya, hingga saat ini, baik Kementerian Luar Negeri Rusia maupun UNFCCC belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Detail Laporan dan Implikasinya

Laporan Inventaris Nasional emisi gas rumah kaca Rusia untuk tahun 2022, yang diserahkan kepada UNFCCC pada 8 November, menjadi pusat perdebatan. Dalam laporan tersebut, Rusia menyatakan hanya dapat memberikan data untuk 85 dari 89 wilayahnya. Alasannya adalah kurangnya data dasar penggunaan lahan untuk wilayah Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, yang dianeksasi pada September 2022. Ini bukan pertama kalinya Rusia memasukkan data emisi dari wilayah Ukraina yang didudukinya. Sebelumnya, emisi dari Krimea, yang dianeksasi pada tahun 2014, telah dimasukkan dalam beberapa laporan UNFCCC sebelumnya. Bahkan, Rusia juga menyertakan rencana pengembangan lahan Krimea dalam laporan ke Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global PBB pada tahun 2020.

Svitlana Grynchuk, Menteri Lingkungan Hidup Ukraina, telah mengangkat masalah ini dalam pidatonya di COP29. Ia menyatakan bahwa pelaporan Rusia atas wilayah Ukraina merusak integritas upaya iklim global. Kekhawatiran utama adalah risiko penghitungan ganda emisi di wilayah-wilayah yang luasnya melebihi Portugal dan Azerbaijan. Hal ini tentu akan menghambat pencapaian target-target yang telah disepakati dalam Perjanjian Paris. Jika data emisi tidak akurat dan terintegrasi dengan baik, target pengurangan emisi global akan sulit dicapai.

Perspektif Hukum Internasional dan Dampak Geopolitik

Nikki Reisch, direktur Program Iklim & Energi di Pusat Hukum Lingkungan Internasional, menyatakan bahwa perselisihan ini mencerminkan bagaimana gejolak geopolitik mengalihkan perhatian dunia dari upaya memerangi pemanasan global. Konflik global yang meluas turut mempengaruhi perundingan iklim internasional. Christina Voigt, profesor hukum di Universitas Oslo, menambahkan bahwa pelaporan emisi Rusia dari wilayah Ukraina melanggar kedaulatan Ukraina dan mungkin ilegal. Meskipun mengklaim emisi mungkin bukan tindakan ilegal, namun mengklaim emisi seolah-olah berasal dari wilayah mereka sendiri, sementara sebenarnya dihasilkan di wilayah negara lain, merupakan deklarasi sepihak yang melanggar status hukum internasional wilayah tersebut.

Kekhawatiran semakin meningkat jika Rusia nantinya mengklaim pengurangan emisi di wilayah-wilayah yang dianeksasi tersebut dan menawarkannya sebagai kredit kompensasi ke pasar karbon. Voigt menegaskan bahwa tindakan ini akan menjadi perampasan ilegal atas aset yang dimiliki negara lain. Hal ini tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga dapat merusak kepercayaan dan mekanisme pasar karbon global. Kepercayaan dan transparansi adalah kunci keberhasilan upaya mitigasi perubahan iklim, dan tindakan Rusia ini mengancam kedua hal tersebut. Ketidakpastian hukum dan politik yang ditimbulkan oleh konflik ini mengaburkan data emisi dan mempersulit upaya kolaborasi internasional dalam mengatasi perubahan iklim. Akibatnya, tujuan global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi pemanasan global menjadi lebih sulit dicapai.