Tantangan Pemerintahan Starmer: Mengawal Janji-Janji Besar di Tengah Badai Ekonomi

Tantangan Pemerintahan Starmer: Mengawal Janji-Janji Besar di Tengah Badai Ekonomi

Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer memasuki bulan kelima kekuasaannya. Setelah kemenangan telak Partai Buruh pada Juli lalu, yang mengakhiri 14 tahun pemerintahan Konservatif, Starmer kini menghadapi tantangan besar untuk memenuhi janji-janji kampanyenya. Meskipun awalnya meraih popularitas tinggi, beberapa jajak pendapat terbaru menunjukkan penurunan dukungan, menempatkan Partai Buruh sedikit di bawah Partai Konservatif yang kini menjadi oposisi. Untuk mengatasi hal ini, Starmer mengumumkan rencana rinci guna mencapai lima tujuan utama pemerintahannya.

Lima Pilar Perubahan: Target Ambisius Pemerintahan Starmer

Kelima pilar utama pemerintahan Starmer meliputi pertumbuhan ekonomi, peningkatan layanan kesehatan, penurunan angka kejahatan, transisi energi hijau, dan perbaikan kondisi keuangan negara. Starmer menekankan bahwa pemerintahannya akan fokus pada pencapaian tujuan-tujuan ini secara konkret, bukan sekadar menetapkan target yang mudah dicapai. Ia berkomitmen untuk meningkatkan kehidupan masyarakat pekerja melalui tindakan nyata dan terukur. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari pemerintahan berbasis departemen ke pemerintahan yang berorientasi pada misi. Para menteri dan pejabat pemerintah akan diarahkan untuk memprioritaskan pencapaian lima tujuan utama ini di atas prioritas tradisional masing-masing kementerian.

Tantangan Keuangan: Warisan Masalah dan Kebijakan Fiskal yang Kontroversial

Jalan menuju pencapaian target tersebut tidaklah mudah. Pemerintahan Starmer menghadapi warisan masalah keuangan yang signifikan. Menteri Keuangan Rachel Reeves mengungkapkan adanya defisit anggaran sebesar 22 miliar poundsterling (sekitar 350 triliun rupiah), yang menurutnya disebabkan oleh penyembunyian masalah-masalah serius di berbagai sektor oleh pemerintahan sebelumnya, khususnya di bidang penjara dan sistem imigrasi. Klaim ini dibantah oleh Partai Konservatif, yang berpendapat bahwa sebagian besar pembengkakan biaya disebabkan oleh keputusan Partai Buruh untuk menaikkan gaji pekerja sektor publik dan variasi pengeluaran rutin dalam setahun.

Untuk mengatasi defisit ini, Reeves mengumumkan kenaikan pajak sebesar 40 miliar poundsterling (sekitar 640 triliun rupiah) dalam anggaran pertamanya bulan lalu. Angka ini jauh lebih tinggi daripada rencana awal Partai Buruh sebelum pemilu yang hanya sekitar 8 miliar poundsterling (sekitar 128 triliun rupiah). Kenaikan pajak ini, ditambah dengan peningkatan pinjaman untuk menghentikan penurunan investasi publik yang direncanakan oleh pemerintah sebelumnya, menimbulkan kekhawatiran di kalangan dunia usaha.

Reaksi Dunia Usaha: Kekhawatiran dan Dampak Potensial

Para pelaku bisnis mengeluhkan bahwa mereka akan menanggung beban utama dari kenaikan pajak ini. Mereka memprediksi akan mengurangi investasi atau bahkan memangkas lapangan kerja. Kenaikan harga barang dan jasa juga menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi pemerintahan Starmer untuk menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengatasi defisit anggaran, tetapi juga mendukung iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta.

Strategi Ke Depan: Implementasi dan Pengawasan

Pemerintahan Starmer akan merilis target-target yang lebih rinci dalam minggu-minggu mendatang. Keberhasilan pemerintahan ini dalam mencapai tujuan-tujuan ambisiusnya akan sangat bergantung pada strategi implementasi yang efektif dan sistem pengawasan yang ketat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa janji-janji kampanye diwujudkan. Tantangannya bukan hanya sekadar menetapkan target, tetapi juga memastikan terwujudnya perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat Inggris.

Keberhasilan pemerintahan Starmer dalam lima tahun ke depan akan menjadi tolok ukur bagi efektivitas pendekatan “pemerintahan berbasis misi” ini dan kemampuannya untuk menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks. Kemampuannya untuk mengelola ekonomi, mengatasi defisit anggaran, dan memenuhi harapan masyarakat akan menentukan masa depan politik Partai Buruh dan perjalanan Inggris di tahun-tahun mendatang. Perkembangan situasi ini tentunya akan terus dipantau dengan saksama.